Helpdesk

Dinas Pendidikan & Kebudayaan
Jl Alianyang
TELP:0562-632132 FAX:0562-631526
Email: Disdikbud@singkawangkota.go.id

WALI KOTA SINGKAWANG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG NOMOR 02 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN KOTA SINGKAWANG TAHUN PELAJARAN 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA SINGKAWANG,

Menimbang :

a. bahwa Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kota Singkawang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

b. bahwa untuk memberikan peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan, diperlukan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kota Singkawang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Kota Singkawang Tahun Pelajaran 2020/2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Peyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan Kepada Gubernur dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 227);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 228);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 26);

11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);

12. Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN KOTA SINGKAWANG TAHUN PELAJARAN 2020/2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.

2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang.

3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang.

4. Satuan Pendidikan adalah lembaga pendidikan yang meliputi: Taman Kanak-Kanak Negeri dan/atau Swasta, Sekolah Dasar Negeri dan/atau Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan/atau Swasta yang berada di Kota Singkawang.

5. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

8. Penerimaan Peserta Didik Baru selanjutnya disebut PPDB adalah penerimaan peserta didik baru TK, peserta didik baru kelas satu SD dan kelas tujuh SMP.

9. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.

10. Data pokok pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan yang terus menerus diperbarui secara online.

11. Jurnal adalah laporan harian berupa catatan perkembangan pendaftaran peserta didik pada satuan pendidikan yang dilaporkan secara manual dan dalam jaringan.

12. Daya tampung adalah kapasitas yang tersedia pada suatu tingkat satuan pendidikan untuk diisi oleh calon peserta didik baru.

13. Zonasi adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik yang telah tinggal dalam satu zona selama minimal satu tahun. Bukti tinggal dibuktikan dengan kartu keluarga atau surat keterangan dari ketua RT/RW yang dilegalisir pejabat berwenang.

14. A?rmasi adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.

15. Perpindahan tugas orang tua/wali adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik ketika lokasi pekerjaan orang tua/wali dipindahtugaskan;

16. Prestasi adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik yang memiliki prestasi akademik dan nonakademik.

17. Komite satuan pendidikan adalah mitra tingkat satuan pendidikan yang membantu peningkatan mutu pendidikan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

(1)PPDB bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan pendaftaran secara tertib, cepat, mudah, terarah, transparan, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Memberikan pedoman/panduan kepada kepala sekolah, orang tua, siswa, masyarakat dan pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di setiap jenjang satuan Pendidikan.

(3) Menjamin kegiatan penerimaan peserta didik baru di satuan pendidikan pada setiap jenjang berjalan dan terlaksana secara, objektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan.

(4) Sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk terus berikhtiar memberikan akses pelayanan pendidikan yang bermutu, mudah, terjangkau dan merata.

 

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru ini meliputi mekanisme atau tata cara penerimaan pada satuan pendidikan jenjang :

a. TK ;

b. SD ; dan

c. SMP.

 

BAB IV

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 4

Tata Cara Penerimaan PPDB

(1) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TK, SD dan SMP Tahun Pelajaran 2020/2021 dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (daring) dan mekanisme luar jaringan (luring).

(2) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TK, SD dan SMP Tahun Pelajaran 2020/2021 dilaksanakan dengan berdasarkan asas :

a. Objektif, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan disetiap jenjang harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan;

b. Transparan, maksudnya Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan disetiap jenjang bersifat terbuka melalui informasi yang disampaikan dan diterima oleh orang tua, siswa dan masyarakat;

c. Akuntabel, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan disetiap jenjang dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tua dan masyarakat baik prosedur maupun hasilnya; dan

d. Berkeadilan, maksudnya Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan disetiap jenjang dilaksanakan sesuai dengan persantase alokasi siswa yang diterima.

(3) Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Juli (1- 6) dari jam 08.00-12.00 setiap tahun.

(4) Pelaksanaan PPDB pada satuan pendidikan setiap jenjang dimulai dari tahap:

a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka;

b. pendaftaran;

c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;

d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan

e. daftar ulang.

(5) Pengumuman pendaftaran melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya paling sedikit memuat informasi diantaranya ;

a. Daya tampung ruang kelas;

b. Persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya; dan

c. Tanggal pendaftaran.

(6) Pendaftaran terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua, dan jalur prestasi.

(7) Seleksi dilakukan berdasarkan prosentase dari masing-masing jalur pendaftaran dibagi jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 7(tujuh) SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam dapodik, dan

(8) Tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB dan Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.

 

BAB V

SYARAT PENDAFTARAN

Pasal 5

Taman Kanak Kanak

(1) Berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A dibuktikan dengan akta kelahiran.

(2) Berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

(3) Calon peserta didik baru wajib melampirkan foto copy akta kelahiran atau surat keterangan lahir dan foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa pada saat mendaftan.

(4) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun yaitu 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi dari psikolog professional atau oleh dewan guru sekolah.

Pasal 6 Sekolah Dasar

(1) Berusia 7 (tujuh) tahun sekolah wajib menerima.

(2) Paling rendah berusia 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

(3) Berusia 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog professional. Namun apabila psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah.

(4) Calon peserta didik baru wajib membawa dan melampirkan foto copy akta kelahiran atau surat keterangan lahir dan foto copy Kartu Keluarga, PKH, KIP.

Pasal 7 Sekolah Menengah Pertama

(1) Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

(2) Memiliki ijazah SD/sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.

(3) Memiliki sertifikat Olimpiade Sain, Olahraga, Festival dan Lomba lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga baik tingkat Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi.

(4) Calon peserta didik baru wajib membawa dan melampirkan foto copy akta kelahiran atau surat keterangan lahir dan foto copy Kartu Keluarga, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Identitas Anak (KIA).

(5) Calon peserta didik baru baik warga Negara Indonesia atau warga Negara asing yang berasal dari sekolah luar negeri wajib menyertakan surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

(6) Calon peserta didik baru warga Negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia, paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.

 

BAB VI

PENDAFTARAN DAN SELEKSI

Pasal 8

Jalur Pendaftaran PPDB

(1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

a. zonasi;

b. afirmasi;

c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau

d. prestasi.

(2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.

(3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.

(4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.

(5) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah.

(6) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

 

Pasal 9 Jalur Zonasi

(1) Jalur zonasi diperuntukan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Kota Singkawang.

(2) Jalur zonasi termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.

(3) Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

(4) Kartu Keluarga dapat diganti dengan Kartu Identitas Anak (KIA), Surat Keterangan Domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.

(5) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak (KIA) atau Surat Keterangan Domisili dalam satu wilayah Kota Singkawang.

(6) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.

(7) Selain melakukan PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

(8) Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Kota Singkawang sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.

(9) Penetapan wilayah zonasi wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.

(10) Pemerintah Kota Singkawang sesuai dengan kewenangannya wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.

(11) Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang wajib diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman PPDB secara terbuka.

(12) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan Kabupaten/Kota, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan.

Pasal 10 Jalur Afirmasi

(1) Jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.

(2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

(3) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.

(4) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.

(5) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekolah bersama pemerintah kota wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11 Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

(1) Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

(2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru.

Pasal 12 Jalur Prestasi

(1) Jalur prestasi ditentukan setelah semua jalur sebelumnya masih terdapat sisa dari daya tampung sekolah.

(2) Jalur prestasi ditentukan berdasarkan:

a. akumulasi nilai rapor berdasarkan nilai lima semester terakhir minimal rata-rata 80 (delapan puluh).

b. prestasi akademik dan non akademik di luar rapor sekolah; dan/atau;

c. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota dengan konversi sebagai berikut:

Tingkat/Juara PERINGKAT BOBOT NILAI PERORANGAN BEREGU Internasional Juara I Juara II Juara III 80.0 60.0 40.0 40.0 30.0 20.0 Nasional Juara I Juara II Juara III 30.0 28.0 26.0 15.0 14.0 13.0 Provinsi Juara I Juara II Juara III 25.0 23.0 21.0 12.5 11.5 10.5 Kabupaten/Kota Juara I Juara II Juara III 15.0 12.0 10.0 7.5 6.0 5.0 (3) Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran.

Pasal 13 Tahap Pelaksanaan PPDB

(1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:

a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka;

b. pendaftaran;

c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;

d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan

e. daftar ulang.

(2) Pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima bantuan operasional sekolah tidak boleh memungut biaya.

(3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:

a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan

b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB. Pasal 14 Pengumuman Pendaftaran

(1) Pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.

(2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei 2020.

(3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;

b. tanggal pendaftaran;

c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;

d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1(satu) Sekolah Dasar, kelas 7 (tujuh) Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan

e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.

(4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Pasal 15 Pendaftaran

(1) PPDB dilaksanakan mulai tanggal 1 � 6 Juli 2020 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB.

(2) PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diutamakan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.

(3) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan dan bagi yang belum dapat menggunakan mekanisne daring, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring) dengan melampirkan fotocopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Pasal 16 Seleksi

(1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) Sekolah Dasar mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut: a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota, yaitu :

1) Zona 1 dengan jarak 0 - 500 meter ke sekolah;

2) Zona 2 dengan jarak 501 � 1000 meter ke sekolah;

3) Zona 3 dengan jarak 1001 � 1500 meter ke sekolah; dan

4) Zona 4 dengan jarak di atas 1500 meter ke sekolah.

 

(2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

(3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) Sekolah Dasar (SD) tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

(4) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan Surat Keterangan Lahir atau Akta Kelahiran.

(5) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya.

(6) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.

(7) Dalam hal daya tampung sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat.

(8) Penyaluran peserta didik ke sekolah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Wali Kota Singkawang.

(9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), (6), dan (7) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.

(10) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Singkawang tidak boleh:

a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau

b. menambah ruang kelas baru dan/atau merubah fungsi ruangan perpustakaan dan/atau laboratorium menjadi ruang kelas. (11) Dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah. (12) Dalam hal daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh sekolah.

Pasal 17 Pengumuman Penetapan

(1) Pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB secara serentak pada tanggal 7 Juli 2020 pukul 10.00 WIB.

(2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.

Pasal 18 Daftar Ulang

(1) Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima wajib mendaftar ulang pada tanggal 8 sampai dengan 9 Juli 2020 pada pukul 08.00 WIB � 13.30 WIB;

(2) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan dalam map berwarna merah untuk Sekolah Dasar (SD) dan berwarna biru untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP);

(3) Calon peserta didik baru yang tidak mendaftar ulang pada batas waktu yang telah ditentukan dinyatakan mengundurkan diri. Pasal 19 Pendataan Ulang

(1) Pendataan ulang dilakukan oleh Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.

(2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

(3) Jumlah peserta didik baru pada jenjang Sekolah Dasar minimal 20 (dua puluh) orang dan maksimal 28 (dua puluh delapan) orang setiap rombongan belajar.

(4) Jumlah peserta didik baru pada jenjang Sekolah Menengah Pertama minimal 20 (dua puluh) orang dan maksimal 32 (tiga puluh dua) orang setiap rombongan belajar. (5) Jumlah rombongan belajar yang diterima disesuaikan dengan ketersediaan ruang kelas dan guru.

 

BAB VII

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 20

(1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.

(2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik, maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui data pokok pendidikan.

(3) Perpindahan peserta didik wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

(4) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi .

a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal.

b. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan

c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

(5) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Indonesia setelah :

a. menyerahkan fotocopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;

b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;

c. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menegah; dan

d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

(6) Peserta didik jalur pendidikan nonformal atau informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.

(7) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan : a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.

(8) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal atau informal ke sekolah, maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui data pokok pendidikan.

 

BAB VIII

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

(1) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

(2) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya.

(3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.

(4) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman http://ult.kemdikbud.go.id.

(5) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.

(6) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada kementerian melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB. (7) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IX

TAHUN PELAJARAN BARU DAN MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH

Pasal 22

(1) Tahun Pelajaran Baru 2020/2021 dimulai pada tanggal 13 Juli 2020.

(2) Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) dimulai pada tanggal 13 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020. BAB X LARANGAN DAN SANKSI Pasal 23 Larangan (1) Pemalsuan terhadap:

a. kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;

b. bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan

c. bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

(2) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.

(3) Sekolah yang menambah kelas baru, alih fungsi ruangan perpustakaan dan/atau laboratorium menjadi ruang kelas.

(4) Melakukan ti ndakan perpeloncoan, tindakan kekerasan dalam bentuk apapun selama kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah. Sanksi Pasal 24 Pemberian sanksi terhadap pelanggaran/larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, selain sanksi administratif juga dapat diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 25

Aturan-aturan teknis PPDB pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menyesuaikan dengan kebutuhan. BAB XII PENUTUP Pasal 26

(1) Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 422/94/SMP-A tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang SMP Kota Singkawang tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Biaya sebagai akibat dikeluarkan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2020.

(3) Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 2020

WALI KOTA SINGKAWANG,

 

 

TJHAI CHUI MIE